YOGYAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.
Dua penghargaan tersebut meliputi Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.
“(Penghargaan) ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance, ini sebagai representasi kita melayani masyarakat,” ucap Luthfi usai acara.
Dengan capaian tersebut, Jateng menegaskan tekad mempertahankan bahkan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemprov Jateng juga menegaskan isu integritas ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bahkan, penguatan integritas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, dan menjadi bagian dari 136 program gubernur.
Program tersebut mencakup peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di Organiasi Perangkat Daerah (OPD) hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Pemprov juga memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari sisi anggaran maupun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengawasi tata kelola hingga tingkat desa.
Upaya tersebut dipadukan dengan berbagai upaya pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, hingga mitigasi benturan kepentingan. Seluruhnya diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini mencakup 104 sekolah, terdiri atas 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Program ini berfokus pada penanaman nilai integritas, penyusunan rencana aksi, serta pembentukan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan dan praktik tidak jujur.
Selain itu, inisiatif Desa Antikorupsi terus diperluas. Sejak direplikasi pada 2022, program ini telah berkembang di 29 kabupaten dengan capaian 113 desa berstatus antikorupsi pada 2025, dan 297 desa lainnya tengah berproses menuju sertifikasi.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan. Reformasi birokrasi Jateng mencatat angka 91,28; akuntabilitas kinerja 82,63; dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 dengan skor 3,471.
Indeks efektivitas pencegahan korupsi berada di Level 3 (3,096), begitu pula manajemen risiko (3,378). Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor.
Pada 2024, nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK Jateng mencapai 90,8, sementara skor Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023–2024 mencapai 98,29—tertinggi secara nasional.*
