JAKARTA – Jawa Tengah menembus tiga besar nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026. Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuktikan bahwa perencanaan pembangunan tidak sekadar tersusun dalam dokumen, tetapi harus berujung pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, menegaskan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas, terencana, berkesinambungan, sekaligus mampu menjawab persoalan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi seusai mengikuti Presentasi Tahap III PPD 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
“Kita tetap optimistis. Ini menjadi batu loncatan untuk memberikan semangat kepada kita dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurut Gubernur, pembangunan Jawa Tengah harus berjalan dalam satu rantai perencanaan yang terintegrasi. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga program yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kata Luthfi, diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan menjadi program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Contohnya, RPJM Nasional kita jabarkan menjadi RPJMD, kemudian menjadi program-program prioritas. Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Luthfi mengatakan, pendekatan tersebut kemudian diterapkan hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Di sisi lain, pemerintah provinsi terus mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui investasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Bagi Luthfi, proses penilaian PPD bukan sekadar kompetisi untuk mendapatkan penghargaan. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi Jawa Tengah menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki panduan, target, dan arah pembangunan yang terukur.
“Inilah gunanya Bappenas mengundang kita untuk memaparkan, bahwa kita punya guidance membangun wilayah secara bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di wilayah kita,” katanya.
Dalam presentasi di hadapan tim penilai, Pemprov Jawa Tengah membawa konsep Trisula Pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
Ketiga agenda tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan serta konsistensi perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada tataran administratif.
Sejumlah capaian menjadi indikator yang dipaparkan. Ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tumbuh 5,80 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah provinsi juga menempatkan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai sasaran utama pembangunan. Angka kemiskinan Jawa Tengah tercatat 9,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,3 persen.
Sektor investasi turut menjadi mesin penggerak ekonomi sekaligus pembukaan lapangan kerja. Melalui Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026, Jawa Tengah mencatat 38 letter of intent (LoI) dengan nilai mencapai Rp 43,8 triliun.
Di bidang kesehatan, Pemprov Jateng mengandalkan program Spesialis Keliling (Speling) untuk mendekatkan layanan dokter spesialis kepada masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, SPELING telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan, dengan jumlah sasaran lebih dari 128 ribu orang.
Sementara untuk menekan kemiskinan, intervensi dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, masuknya Jawa Tengah ke tiga besar PPD 2026 menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi mendapat perhatian dalam penilaian nasional.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini setidaknya mendapat apresiasi,” kata Sumarno.
Namun, menurut dia, inti penilaian bukan sekadar seberapa banyak program yang telah dijalankan. Tim penilai justru menggali sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.
Sumarno menilai penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Apresiasi yang diberikan nantinya diharapkan menjadi pemacu agar pemerintah daerah terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kalau apa yang kita lakukan mendapat apresiasi, tentu kita lebih senang lagi. Dan ini tentu juga memberikan motivasi kepada kita,” katanya.
Presentasi Tahap III PPD 2026 Jawa Tengah dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud.
Pada tahap tersebut, Jawa Tengah bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam kelompok tiga besar provinsi.
Bagi Jawa Tengah, posisi tiga besar tersebut bukan sekadar capaian kompetisi pembangunan daerah. Lebih jauh, capaian itu menjadi ujian untuk memastikan perencanaan yang disusun pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang membuka akses kesehatan, menggerakkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.***
