Purwokerto – Gugatan perdata yang diajukan Mulyono, seorang pensiunan terhadap Nurma Handika Sari alias Dika, pemilik restoran mewah Kedai Tuas di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, segera memasuki babak akhir. Dalam waktu dekat, hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara ini. “Biasanya dua pekan setelah penyampaian Kesimpulan hakim akan membacakan putusan,” kata salah satu pihak yang berperkara.
Perkara ini bermula pada 14 April 2025, saat Mulyono menerima kredit dari Bank Mandiri Taspen. Anehnya, dua hari kemudian Mulyono menyerahkan uang dari kredit tersebut sebesar Rp 275 juta kepada Dika yang berjanji akan membatalkan kredit pensiunan yang dia terima. Belakangan, Dika tidak pernah menepati janjinya itu.
Dalam gugatan yang disusun Djoko Susanto, selaku kuasa hukum Mulyono, dia menuding Dika telah melakukan ingkar janji alias wanprestasi. Tapi, anehnya, alih-alih menuntut Dika untuk mengembalikan uang kliennya sebesar Rp 275 juta, Djoko justru menuntut pihak lain membatalkan perjanjian kredit yang tidak ada kaitan hubungan antara Mulyono dengan Dika.
Apalagi, selama persidangan Mulyono mengaku bahwa Perjanjian Kredit yang dia sepakati dengan bank telah sesuai peraturan dan tidak melanggar kepatutan. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa Mulyono secara nyata telah memanfaatkan fasilitas kredit dari bank. Bukti rekening koran memperlihatkan bahwa dia mencairkan dan menggunakan kredit usaha pensiun tersebut untuk modal membangun rumah kontrakan.
Fakta persidangan ini selaras dengan vonis perkara pidana terhadap Dika. Pada, Oktober 2026, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan Dika terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan serta penggelapan dana pensiunan. Dia diganjar hukuman vonis 1 tahun 10 bulan penjara dan diperintahkan membayar kerugian yang diderita para korban penipuannya.
Lebih dari itu, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Bank Mandiri Taspen tidak terlibat atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mantan karyawannya tersebut. Hasil pemeriksaan persidangan menguatkan bahwa proses verifikasi kredit dilaksanakan secara sah tanpa ditemukannya malapraktik administratif maupun cacat prosedur.
Menurut Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH, tuntutan pembatalan kredit yang diajukan oleh Djoko semakin menimbulkan tanda tanya besar dan membuat gugatannya kabur akibat kontradiksi nyata antara alasan gugatan (posita) dan petitum alias hal yang dimohonkan.
“Terbukti antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Penggugat meminta sesuatu dalam petitum yang tidak pernah diuraikan dalam positanya. Hal ini membuat gugatan tersebut kabur,” tegas Jeffry.
Sebagai contoh, Penggugat dalam posita tidak pernah mendalilkan Turut Tergugat wanprestasi, begitu pula dalam petitum tidak ada tuntutan agar Turut Tergugat dinyatakan wanprestasi. Namun anehnya, Penggugat justru membebankan tuntutan ganti rugi kepada para turut tergugat. Karena itu, tidak ada alasan hukum menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat.
Jeffry merujuk doktrin hukum acara perdata Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Penarikan pihak sebagai Turut Tergugat pada hakikatnya sekadar untuk melengkapi pihak agar tidak kurang pihak (minderjarig), sehingga petitumnya sebatas dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan hakim. Menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat tanpa dasar dalil wanprestasi menyalahi kaidah hukum acara perdata.
“Kejanggalan ini makin mencolok karena alih-alih mengejar pemulihan hak finansial secara langsung kepada Nurma Handika Sari—terpidana yang sudah terbukti menipu dan diperintahkan hakim PN Purwokerto membayar ganti rugi— penggugat malah membelokkan bidikan ganti rugi ke pihak lain yang kedudukannya hanya sebagai turut tergugat,” tegas Jeffry.
Secara terpisah, pengamat dan praktisi hukum Sri Wityasno menyarankan kepada para pensiunan yang menjadi korban penipuan, agar fokus dalam melakukan proses hukum terhadap terpidana Dika. Sebab, vonis hakim PN Purwokerto telah jelas dan tegas menyatakan bahwa kerugian para nasabah mutlak dilakukan Dika.
“Nasabah berhak melakukan upaya hukum apapun untuk memulihkan kerugiannya. Namun, upaya tersebut akan lebih tepat jika ditujukan kepada terpidana Dika, sebab sudah ada landasan hukum yang kuat berupa vonis pengadilan dan terlebih yang bersangkutan sudah mengakui aksi penipuannya,” ucap Sri.*
