JAKARTA – Perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah mulai diperkuat dari tingkat kecamatan. Melalui program Kecamatan Berdaya, pemerintah provinsi membangun jejaring layanan yang kini telah menjangkau seluruh 576 kecamatan. Hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 warga tercatat telah mengakses layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
Upaya tersebut mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Namun, yang lebih penting adalah memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika mereka membutuhkan perlindungan.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan kemudahan akses terhadap layanan pengaduan, konseling, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Apresiasi ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak,” kata Luthfi usai menerima penghargaan.
Melalui program Kecamatan Berdaya yang digagas Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan didorong menjadi pusat pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya menyasar perempuan dan anak, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Salah satu instrumen utamanya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Keberadaan RPPA di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengakses bantuan tanpa harus menghadapi kendala jarak dan keterbatasan layanan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan, dari total 2.886 warga yang telah mengakses layanan RPPA hingga 9 November 2026, sebanyak 799 merupakan layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.
Data tersebut, menurut dia, menunjukkan RPPA telah berfungsi sebagai tempat masyarakat memperoleh bantuan, bukan sekadar kelembagaan yang dibentuk di tingkat kecamatan.
“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” ujarnya.
Selain memperkuat layanan penanganan kasus, Pemprov Jateng juga mendorong pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terus berulang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pelatihan bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan melalui skema training of trainers (ToT).
Fasilitator tersebut nantinya tidak hanya berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan pondok pesantren, kepolisian, sekolah, masyarakat, hingga relawan.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” kata Uswatun.
Dengan perluasan layanan hingga tingkat kecamatan dan pelibatan berbagai unsur masyarakat, Pemprov Jateng berharap perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada penanganan ketika kekerasan terjadi. Lebih dari itu, masyarakat diharapkan memiliki akses untuk mencegah, melaporkan, dan memperoleh pendampingan ketika menghadapi ancaman kekerasan.*
