SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses sertifikasi halal sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen usai menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah di ruang kerjanya, Senin, 9 November 2026.
Taj Yasin mengatakan, penguatan ekosistem halal di Jawa Tengah membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Tidak hanya melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga dukungan konkret dari 35 kabupaten/kota.
Menurutnya, Pemprov Jateng tengah merumuskan langkah strategis untuk menata ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
“Hari ini kita rumuskan dulu bagaimana ekosistem halal di Jawa Tengah, termasuk hal-hal yang nantinya diatur oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota. Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penyediaan anggaran untuk mendampingi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Taj Yasin menegaskan, dukungan tersebut tidak boleh hanya bertumpu pada APBD Provinsi Jawa Tengah, mengingat jumlah pelaku usaha yang perlu difasilitasi cukup besar.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” jelasnya.
Selain menyasar UMKM yang membutuhkan pendampingan, Pemprov Jateng juga akan mengajak pelaku usaha menengah untuk memanfaatkan mekanisme self declare dalam proses sertifikasi halal, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Melalui pembagian peran tersebut, diharapkan upaya fasilitasi sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Terkait mekanisme penganggaran di masing-masing daerah, Taj Yasin menyebut hal itu akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, Pemprov Jateng akan terus mendorong agar program tersebut selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
Dalam paparannya saat audiensi, Kepala BPJPH Provinsi Jawa Tengah Ika Efrilia menyampaikan, perkembangan ekosistem halal di Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan. Hingga 7 Oktober 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di provinsi ini mencapai 852.083 sertifikat, dengan total 2.512.759 produk tersertifikasi halal.
Berdasarkan data perkembangan sertifikasi halal sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026, jumlah sertifikat halal meningkat dari 667 sertifikat pada 2020 menjadi 214.207 sertifikat pada 2026. Sementara itu, jumlah produk halal yang tersertifikasi pada 2026 mencapai 831.481 produk.
“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” urainya.
Pada 2026, kuota Sehati Provinsi Jawa Tengah sebanyak 183.679 sertifikat telah terserap 100 persen oleh UMK. Selain itu, Jawa Tengah memperoleh tambahan kuota nasional sebanyak 17.011 sertifikat yang dapat dimanfaatkan melalui skema lintas provinsi.
Secara keseluruhan, serapan sertifikasi halal di Jawa Tengah mencapai 214.046 sertifikat melalui skema Sehati dan skema lainnya. Dari jumlah tersebut, 206.685 sertifikat atau 96,6 persen berasal dari fasilitasi Sehati, sedangkan 7.361 sertifikat atau 3,4 persen melalui skema lainnya, seperti pendaftaran mandiri dan reguler.
Untuk mempercepat perkembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026. Dalam komitmen tersebut, ditetapkan target capaian produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.
Selain memperkuat kebijakan, perluasan akses layanan juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.*
